Dispar dan Bagian Umum Terima Raport Merah

LUWUK – Meski realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai terbilang gemilang, mencapai 132.50 persen atau mengalami pelampuan target hingga Rp 4 miliar, namun tidak semua Satker pemungut retribusi mencapai target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2007 lalu.
Dalam catatan Luwuk Post, dari 19 satker pemungut retribusi dan pajak daerah, dua di antaranya memiliki raport merah alias tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Dua satker itu masing–masing Dinas Pariwisata dan Bagian Umum Setda Kabupaten Banggai.
Target PAD Dinas Pariwisata misalnya, hanya terealiasasi 71.81 persen atau Rp 103.760 juta dari target sebesar Rp 144.500 juta sedangkan Bagian Umum hanya terealisasi Rp 67.34 persen atau sebesar Rp 105.392 juta dari target sebesar Rp 156.500 juta. Untuk Dinas Pariwisata, target yang tidak terpenuhi adalah Pajak Hotel adan Pajak Restoran sedangkan Bagian Umum target yang tidak tercapai adalah target retribusi tempat penginapan/ pesangrahan dan villa.
Sekedar diketahui, pencapaian target retribusi dan pajak daerah sering dikait-kaitkan dengan indikator kinerja instansi yang bersangkutan. Bahkan dalam catatan koran ini sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banggai berharap agar mutasi yang akan digelar melahirkan kabinet pemerintahan yang benar–benar bisa bekerja. Salah satunya adalah mampu merealisasikan target penerimaan PAD bagi satker yang memungut PAD.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, H. Ismail Muid SH MSi yang dikonfirmasi kemarin, kembali menegaskan bahwa capaian PAD bukan merupakan satu–satunya variabel dalam penempatan pejabat yang akan digelar dalam mutasi nanti. “Yang paling penting adalah kompetensi dan profesionalisme,” tekan Ismail yang juga Koordinator Baperjakat Kabupaten Banggai ini.
Menyikapi soal Satker yang tidak berhasil memenuhi target PAD. Menurut Ismail capaian target PAD tergantung pada banyak hal, antaranya tingkat kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan profesionalisme petugas pemungut. “Makanya saya tidak terlalu sepakat jika PAD dijadikan satu–satunya indikator untuk memutasi pimpinan satker. Apalagi tidak semua satker mengelola PAD,” tandasnya, kemarin.(HARIS/LP ONLINE)