Kapolsek Pagimana: Yang Tolak
Justru Pembalak Liar
LUWUK- Tampil pada posisi netral dalam menyelesaikan sebuah persoalan, belum tentu dinilai baik oleh pihak lain. Biasanya sikap independen itu justru melahirkan persepsi buruk dengan tudingan memiliki keberpihakan pada kelompok tertentu. Gambaran itu dirasakan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Pagimana, terkait keberadaan PT. Satya Guna Sulajaya (SGS) yang hingga kini terus berpolemik.
Kapolsek Pagimana Iptu Muzakir kepada Luwuk Post Rabu (30/1) kemarin mengakui, aparat kepolisian yang berupaya menengahi perbedaan persepsi tentang kehadiran PT. SGS di wilayah itu, justru dianggap tidak independen. Kami dituding memihak pada perusahaan. Padahal tujuan kami disiagakan pada perusahaan, untuk mengantisipasi gejolak yang bakal timbul akibat berbedanya pandangan terhadap kehadiran PT. SGS dan itu sudah menjadi tupoksi kami sebagai aparat keamanan. “Sebagai aparat yang punya salah satu tugas yakni menjaga kondisi tetap kondusif, justru ditafsirkan lain. Kami dianggap memback-up perusahaan. Itu merupakan tudingan yang sama sekali tidak punya dasar,” tegas Muzakir.
Ironisnya lagi lanjut dia, beberapa waktu lalu sebagian masyarakat yang menolak keras kehadiran PT. SGS pernah melakukan desakan kepada Kapolres Banggai yang intinya meminta agar saya dimutasi dari jabatan saat ini. Hal itu dilatari karena tudingan keberpihakan saya pada perusahaan.
Ditanya yang melatari sehingga masyarakat secara tegas menolak PT. SGS padahal perusahaan itu telah mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Menteri Kehutanan (Menhut) RI yang sebelumnya telah memiliki rekomendasi dari kepala daerah setempat, Muzakir berpendapat, ada indikasi kepentingan tertentu sehingga polemik ini terciptakan dan berlarut-larut. Indikasi yang dimaksud Muzakir adalah adanya keinginan salah satu perusahaan lokal untuk mengambil alih pemanfaatan hutan di wilayah itu.
Tidak hanya menyoroti persoalan tersebut, Muzakir juga meragukan kredibilitas kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan. Pasalnya, sebagian anggotanya terindikasi telah melakukan aksi penebangan hutan, bahkan itu lebih parah lagi karena dilakukan secara illegal. “Saya ragu atas aksi mereka. Sebab ada beberapa oknum warga yang menolak PT. SGS justru merekalah yang pelaku illegal loging,” tandas dia polos. (SOFYAN/LP ONLINE)
Justru Pembalak Liar
LUWUK- Tampil pada posisi netral dalam menyelesaikan sebuah persoalan, belum tentu dinilai baik oleh pihak lain. Biasanya sikap independen itu justru melahirkan persepsi buruk dengan tudingan memiliki keberpihakan pada kelompok tertentu. Gambaran itu dirasakan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Pagimana, terkait keberadaan PT. Satya Guna Sulajaya (SGS) yang hingga kini terus berpolemik.
Kapolsek Pagimana Iptu Muzakir kepada Luwuk Post Rabu (30/1) kemarin mengakui, aparat kepolisian yang berupaya menengahi perbedaan persepsi tentang kehadiran PT. SGS di wilayah itu, justru dianggap tidak independen. Kami dituding memihak pada perusahaan. Padahal tujuan kami disiagakan pada perusahaan, untuk mengantisipasi gejolak yang bakal timbul akibat berbedanya pandangan terhadap kehadiran PT. SGS dan itu sudah menjadi tupoksi kami sebagai aparat keamanan. “Sebagai aparat yang punya salah satu tugas yakni menjaga kondisi tetap kondusif, justru ditafsirkan lain. Kami dianggap memback-up perusahaan. Itu merupakan tudingan yang sama sekali tidak punya dasar,” tegas Muzakir.
Ironisnya lagi lanjut dia, beberapa waktu lalu sebagian masyarakat yang menolak keras kehadiran PT. SGS pernah melakukan desakan kepada Kapolres Banggai yang intinya meminta agar saya dimutasi dari jabatan saat ini. Hal itu dilatari karena tudingan keberpihakan saya pada perusahaan.
Ditanya yang melatari sehingga masyarakat secara tegas menolak PT. SGS padahal perusahaan itu telah mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Menteri Kehutanan (Menhut) RI yang sebelumnya telah memiliki rekomendasi dari kepala daerah setempat, Muzakir berpendapat, ada indikasi kepentingan tertentu sehingga polemik ini terciptakan dan berlarut-larut. Indikasi yang dimaksud Muzakir adalah adanya keinginan salah satu perusahaan lokal untuk mengambil alih pemanfaatan hutan di wilayah itu.
Tidak hanya menyoroti persoalan tersebut, Muzakir juga meragukan kredibilitas kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan. Pasalnya, sebagian anggotanya terindikasi telah melakukan aksi penebangan hutan, bahkan itu lebih parah lagi karena dilakukan secara illegal. “Saya ragu atas aksi mereka. Sebab ada beberapa oknum warga yang menolak PT. SGS justru merekalah yang pelaku illegal loging,” tandas dia polos. (SOFYAN/LP ONLINE)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar